Anggota MPR / DPD RI Monitoring Pelaksanaan Regsosek Dan Dana Desa Di Nunukan.

  • Bagikan

NUNUKAN, – Anggota Komite IV MPR / DPD RI, Asni Hafid, memonitoring data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dan Dana Desa melalui kunjungan kerja yang digelar, Rabu, (19/10) di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara.

Kunjungan kerja tersebut memfokuskan pengawasan terhadap pelaksanaan dua peraturan perundang undangan, yakni UU No. 16 tahun 1997 tentang statistik dan UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN khususnya terkait dana desa, pinjaman daerah, pembiayaan ultra mikro dan Kredit Usaha Rakyar (KUR).

Maraknya Isu kebocoran data, tidak maksimalnya mekanisme pendataan penduduk, dan data penerima bansos tidak valid merupakan permasalahan secara nasional yang tentunya membutuhkan gambaran dan informasi dari BPS Nunukan.

“ kita monitoring bagaimana upaya BPS menghadapi isu kebocoran data agar dapat menyakinkan masyarakat bahwa datanya aman dan menghasilkan data valid, berkualitas setelah kegiatan Regsosek,” kata Asni Hafid.

Selain itu, anggota Komite IV tersebut juga memonitoring kesiapan pemerintah daerah mendukung pelaksanaan Regsosek yang dilaksanakan 15 Oktober hingga 14 November 2022, terkait koordinasi dan sinkronisasi terhadap kebijakan Gubernur dan Bupati mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem.

“ Kita menginventarisir berbagai persoalan dan permasalahan didaerah dan kemudian merumuskan rekomendasi pelaksanaan Regsosek di daerah,” ungkap Asni.

Pengawasan terhadap pelaksanaan UU tersebut, kata Asni Hafid merupakan komitmen DPD RI terhadap amanat konstitusi.

Percepatan pendataan Regsosek sangat diperlukan untuk mendorong penurunan kemiskinan ekstrem, hasilnya adalah menyajikan peringkat lesejahteraan setiap penduduk dan meningkatkan program pemerintah tepat sasaran.

  • Bagikan