Salah Kaprah Pak Menkes, Orang Kaya Harusnya Tetap Pakai BPJS

  • Bagikan

FAJAR, JAKARTA–BPJS Kesehatan mestinya menjadi hak semua warga negara. Kaya atau pun miskin.

Apalagi, kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan kewajiban semua warga negara. Bahkan, warga asing yang telah lama tiggal di RI, juga wajib.

Sikap Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang menyoroti orang kaya menggunakan BPJS Kesehatan, memantik reaksi. Tidak sepatutnya ada pembedaan klaim, sebab orang kaya dan miskin sama-sama berhak menggunakan layanan itu, sepanjang telah menjadi peserta.

“Kalau saya pribadi lebih bagus jika orang kaya pakai BPJS, justru menurut saya membantu,” urai Dr dr Nurhidayat SKM MKes, pakar kesehatan Sulsel, Jumat, 25 November.

Konsep awal yang dibangun BPJS Kesehatan adalah saling membantu. Gotong royong. Keseluruhannya kemudian menjadi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Kalau dirimu mampu, maka bantu yang tidak mampu. Dalam hal ini banyak masyarakat kita yang tidak mampu bayar, apalagi saat pandemi, krisis ekonomi, orang miskin tambah banyak. Penduduk Indonesia yang sebanyak ini tidak mungkin negara subsidi semua, maka BPJS hadir,” papar dosen STIKES Yapika, Makassar, itu.

Berbeda dengan Menkes, Nurhidayat justru berpendapat, akan sangat keliru jika orang kaya diarahkan tidak memakai BPJS. Langkah itu tidak membantu kalangan bawah. Sebab, orang kaya bisa saja pakai asuransi kesehatan lain yang lebih bagus.

Dahulu sebelum BPJS Kesehatan muncul, pegawai sudah menggunakan Asuransi Kesehatan (Askes). Saat pegawai negeri sakit atau tidak sakit, gaji mereka tetap dipotong.

  • Bagikan