FAJAR, TANJUNG SELOR — Pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor, masih jauh dari harapan. Pemerintah pusat pun telah melakukan evaluasi, hasilnya tak sesuai dengan ekspektasi.
Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian PUPR, dan Bappenas telah melakukan evalusasi, atas pembangunan kawasan KBM selama lima tahun terakhir. Tren pembangunan lambat, menjadi temuan tim pemerintah pusat saat turun langsung ke lapangan 28-30 November lalu.
Hal itupun diakui langsung oleh, Sub Koordinator Pengembangan Kawasan Permukiman, Dinas PUPR-Perkim Kaltara,
Jeppernando Situmorang, ketika ditemui di kantornya, Senin, 19 Desember. Kata dia, tim tersebut telah melakukan evaluasi atas progresm KBM Tanjung Selor.
“Hasilnya, versi nya (tim kementerian) mungkin kita kurang cepat. Tetapi kan realistisnya memang kita sudah akui kami ini kekurangan anggaran. Cuma mereka mau melihat program yang sedang dikerjakan,” ungkapnya.
Namun, kata dia, pemprov sudah berkomitmen untuk menuntaskan program tersebut. Salah satunya dengan menghibahkan lahan, kepada instansi vertikal. Bahkan beberapa instansi pusat pun sudah siap membangun kantor di lahan-lahan pusat pemerintahan.
“Seperti Kanwil BPN, BPKP, dan BBPJN. Tahun depan instansi ini sudah melakukan pematangan lahan, untuk persiapan pembangunan kantornya masing-masing,” jelas Jeppernando Situmorang.
Pihaknya juga sudah mengajukan perpanjangan Inpres nomor 9 tahun 2018 Percepatan Pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor. Diketahui Inpres tersebut akan berakhir pada Oktober 2023 mendatang.
Untuk itu, kata dia, pemprov telah mengajukan perpanjangan baik ke Kemenko Perekonomian dan Kemensesneg sejak Mei lalu. Dia berharap usulan perpanjangan ini disetujui sehingga kementerian terkait, bisa ikut andil membangunan KBM Tanjung Selor. (*)
