DPRD Nunukan Minta Pemda Segera Rumuskan Regulasi Usaha Peternakan 

  • Bagikan

FAJAR, NUNUKAN, – DPRD Nunukan meminta pemerintah daerah segera merumuskan regulasi usaha peternakan. Baik berupa Perda atau Peraturan Bupati.

Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Welsonmenganggap payung hukum dapat melindungi usaha peternakan termasuk pemasaran dan produksi ternak di Nunukan. Apalagi cukup banyak pengusaha yang memang berkecimpung di bidang ini. 

“Atas saran dan masukan dari anggota dewan, ada regulasi produksi dan distribusi ternak untuk melindungi usaha peternak menghindari hal hal yang tidak diinginkan, ini perlu melalui kajian kedua pihak, OPD terkait atau Inisiatif DPRD,” Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara OPD dan Asosiasi  Peternak Ayam Lokal, Selasa (17/1/22) di ruang Ambalat I Sekretariat DPRD Nunukan.

Menurutnya, dengan regulasi tersebut, dapat menjadi payung hukum baik distribusi maupun produksi usaha ternak di Nunukan. Dia ingin kedepannya memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha di bidang tersebut. “Kita mendorong  agar pemerintah daerah segera mengatasi hal ini melalui Perbup atau Perda, mohon ini ditindaklanjuti,” ungkapnya.  

Selain itu, DPRD Nunukan juga meminta kepada pemerintah daerah atau OPD terkait agar memetakan kebutuhan daging ayam di Nunukan. Karena selama ini, data Dinas Perdagangan dan Balai Karantina berbeda, baik jumlah distribusi maupun pasokan kebutuhan daging ayam lokal.

“OPD terkait harus memetakan dengan benar kebutuhan daging ayam di Nunukan karena dari awal saya perhatikan data ini tidak sinkron, kita berharap mulai sekarang data ini harus valid, supaya OPD dapat menganalisa distribusi dan ketersediaan daging ayam lokal di Nunukan.” jelas Ketua Komisi II ini.

  • Bagikan