Pemprov Kaltara Sukses Tekan Inflasi

  • Bagikan

FAJAR, TANJUNG SELOR — Pemprov Kaltara terus berupaya menekan inflasi. Hasilnya, kondisi ini tak memberi efek yang cukup besar, sehingga bisa tetap terjaga di bawah rata-rata nasional.

Inflasi Indeks Harga Konsumen atau IHK Kalimantan Utara tercatat 0,50 persen secara mounth to mounth (mtm). Angka persentase ini lebih rendah dibandingkan inflasi nasional 0,66 persen, meskipun lebih tinggi dibandingkan inflasi bulan sebelumnya 0,10 persen.

Artinya, IHK Provinsi Kalimantan Utara pada Desember 2022 terkendali dan masih berada di bawah prakiraan awal. Adapun Dua kota penyumbang IHK Kalimantan Utara yaitu Tarakan dan Tanjung Selor masing-masing tercatat mengalami inflasi sebesar 0,59 persen dan 0,19 persen.

Gubernur Kaltara, Zainal A Paliwang mengatakan, pihaknya terus berupaya untuk tetap menjaga tren inflasi aman. Tak sampai ke level yang lebih tinggi. Saat ini, kata dia, level inflasi masih berada di titik aman dan leih rendah dari nasional.

Meski begitu, pihaknya tak diam dengan kondisi sekarang. Menurutnya berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari pembagian bibit tanaman, pasar murah, hingga subsidi ongkos angkutan yang menjadi salah satu penyebab inflasi.

“Memang di Bulungan masih yang tertinggi nilai inflasinya. Tetapi kami berupaya menekan itu. Tetapi secara keseluruhan, untuk inflasi kita berhasil menekan. Bahkan Kaltara terbaik di seluruh Kalimantan,” bebernya, beberapa waktu lalu.

Ongkos angkutan yang cukup besar menjadi salah satu penyebab inflasi di Kaltara. Kondisi itulah yang membuat kebutuhan pokok di Bumi Benuanta meningkat.

Namun saat ini berbagai upaya telah dilakukan. Salah satunya ada program subsidi angkutan baik untuk pesawat terbang hingga angkutan sungai.

Untuk tahun 2023, subsidi ongkos angkut di Kaltara yang bersumber dari APBN Rp 40,7 miliar. Jumlah tersebut untuk penerbangan orang dan barang ke daerah terpencil, perbatasan, dan terisolasi.

Tak hanya itu saja, Pemprov Kaltara pun mengalokasikan anggaran untuk subsidi angkutan sungai sebesar Rp800 juta. Itu untuk mengakses wilayah yang memang hanya bisa dijangkau melalui jalur perairan. (*)

  • Bagikan