FAJAR, NUNUKAN – Ketua DPRD Nunukan, Hj. Leppa menyampaikan aspirasi masyarakat Kabupaten Nunukan melalui Forum Group Discussion (FGD) Lemhanas Republik Indonesia, di lant IV Kantor Bupati Nunukan.
Hj. Leppa mengatakan, banyak permasalahan yang pemerintah pusat perlu selesaikan di Kabupaten Nunukan, terutama soal Infrastruktur yang tentunya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan.
” Saya menyampaikan ini adalah amanah rakyat, jadi diskusi ini tidak hanya membahas tentang penguatan penyiaran informasi, namun kita semua berharap agar aspirasi masyarakat bisa didengar oleh Pemerintah Pusat,” tegas H. Leppa.
Dalam kesempatan tersebut, Hj. Leppa menjelaskan peraoalan yqng dimaksud dibatasinya belanja kebutuhan pokok masyarakat di wilayah Tawau – Malaysia.
Minimnya Infrastuktur sebagai akses jalan masyarakat untuk meningkatkan taraf ekonomi serta tersedianya pengelolaan pabrik rumput laut di Kabupaten Nunukan.
Selain itu, pemerintah pusat juga perlu memikirkan penambahan Tower atau BTS jaringan telekomunikasi di wilayah perbatasan.
” Alangkah tidak bijaksananya jika kita selalu membahas teknologi digital tetapi fasilitas dan sarpras nya tidak ada, banyangkan saja pak 3 kecamatan hanya disediakan 1 BTS telekomunukasi, sungguh sangat terbatas kita disini,”‘ ungkapnya.
Keterbatasan Kabupaten Nunukan yang diungkapkan Ketua DPRD wilayah mengundang perhatian Lemhanas RI dalam FGD tersebut.
Deputi Kajian Strategis (Jiiansat) Lemhanas RI, Prof. Dr. Reni Mayerni, M.P mengatakan, Pembangunan Infrastruktur wilayah perbatasan bagai buah simalakama.
Terhadap aspirasi tersebut, Deputi Lemhanas menjadikqn hal ini sebagai bahan kajian strategis sekaligus nantinya menjadi rekomendasi ke Presiden Republik Indonesia.
Kurangnya BTS atau tower telekomunikasi juga menjadi penghambat implementasi program penguatan Informasi masyarakat melalui RRI.
” Kedepan RRI kita butuh Infrastruktur dan masuk ke teknologi digital, ini bukan hal yang mudah bagi kabupaten Nunukan, bukan berarti tidak bisa, tetapi kita tetap mengupayakan dengan cara RRI perlu memperkuat kerjasama TNI Polri dan instansi vertikal sehingga terjalin kerjasama yang baik untuk menginformasikan kegiatan masing- masing dan disiarkan melalui RRI,” kata Reni Mayerni.
Terkait dengan Pabrik Rumput Laut, Deputi Lemhanas menjelaskan bahwa hal ini sudah masuk dalam kajian Strategis Lemhanas, Kabupaten Nunukan adalah Penghasil Rumput Laut terbesar di Indonesia.
Tentunya cukup berperan dalam menciptakan pembangunan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan.
Namun kata Reni, apalah arti dari dari sebuah hasil jika dampaknya tidak membuahkan hasil bagi daerah.
Tentu hal ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah dan pemerintah provinsi agar terus mengewal harapan masyarakat hingga ke pemerintah pusat.
” Lemhamas tentunya bisa mengintervensi melalui rekomendasi berdasarkan kajian strategis ke Presiden RI, ini kedepan akan menjadi proyeksi kita agar masuk dalam Program Strategis Nasional khususnya di Kabupaten Nunukan,” kata Deputi Jiansat Lemhanas RI ini.
Hadir dalam FGD ini, Wakil abupati Nunukan, H. Hanafiah,M.Si, Ketua DPRD Nunukan, Hj Leppa, Dandim Nunukan,Letkol Inf Albert Fransteca Hutagalung, M.H, Kapolres Nunukan, AKBP. Taufik Nurmandiya, S.I.K, OPD dan organisasi masyaraka di Kabupaten Nunukan.
