FAJAR, TANJUNG SELOR — Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kaltara menggelar rapat koordinasi dengan mengangkat tema “Meningkatkan Peran FKDM dalam Menjaring Informasi Sebagai Upaya Deteksi Dini dan Cegah Dini Jelang Pemilu 2024”. Kegiatan ini digelar di Hotel Grand Pangeran Khar, Rabu, 20 Desember.
Kegiatan ini dihadiri oleh Achmad Al Djufrie selaku Ketua FKDM Prov. Kaltara, Ranoesty Liling, MH selaku kabid Kewaspadaan Nasional Badan Kesbangpol Prov. Kaltara.
Iswadi Kasubdit 3 Ditintelkam Polda Kaltara, serta sejumlah pengurus FKDm Kaltara, kabupaten/kota hingga unsur organisasi pemuda dan mahasiswa.
Achmad Al Djufrie selaku Ketua FKDM Prov. Kaltara menyampaikan ini dilakukan untuk mendeteksi dini dan cegah dini terhadap pemilu serentak 2024.
“Kita melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap masalah yang berkembang di wilayah. Namun sampai saat ini, permasalahan yang ada tidak sampai melambung di tingkat provinsi,” jelasnya.
“Kami apresiasi terhadap kawan kawan yang mampu mengatasi permasalahan tersebut di dalam daerah tersebut. Kita juga melaksanakan jemput bola ke tarakan, nunukan dalam rangka mendapatkan data dan informasi terkait masalah yang ada di daerah,” tambahnya.
Selanjutnya pihaknya juga akan melakukan roadshow ke KTT dan malinau dalam rangka menjaring informasi yang ada di daerah, khususnya terkait ATHG daerah.
Iswadi yang merupakan Kasubdit 3 Ditintelkam Polda Kaltara menyampaikan untuk saat ini, menjelang tahun 2024,Indonesia akan melaksanakan pemilu dan Pilpres tahun 2024. Secara umum pihaknya menjaga harkamtibmas. Untuk di direktorat kami untuk menjaga situasi keamanan.
Situasi terkini menjelang pemilu 2024 antara lain, secara isu internasional, ada perang rusia dan ukraina, kemudian ada Israel dan Palestina. Isu nasional antara lain pengungsi rohingya, potensi korupsi terkait dana kampanye, aksi bela Palestina oleh Ormas. Di daerah, ada isu polarisasi agama dan SARA, nataru, pelaksanaan PSN di KIPI.
“Di kaltara, ada sebanyak 504.252 pemilih yang terdaftar di KPU. Untuk saat ini, tahapan pemilu khususnya kampanye baru sebatas di ruang tertutup, untuk kampanye secara terbuka nanti di bulan Januari 2024,” tambahnya.
-Untuk saat ini, kata dia, ada sebanyak 165 titik pemasangan alat peraga kampanye di Kaltara. Sampai saat ini, yang viral yaitu pemasangan apk yang dipasang tidak pada tempatnya. Kami minta anggota FKDM mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat secara soft, jangan sampai menimbulkan permasalahan yang serius.
-Potensi kerawanan di pemilu 2024 antara lain pada tahapan penetapan presiden dan wakil presiden terpilih, penetapan perolehan kursi anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan kabupaten, penetapan calon terpilih anggota DPD RI yaitu adanya gugatan terhadap calon yang terpilih nantinya di MK.
“Kemudian juga nanti yang diantisipasi yaitu adanya unras, money politic, sabotase, aksi terorisme dan radikalisme pada pengucapan sumpah janji pelantikan caleg terpilih,” tambahnya.
Ranoesty Liling, MH selaku kabid Kewaspadaan Nasional Badan Kesbangpol Prov. Kaltara menyampaikan terkait tupoksi yang ada di Permendagri nomor 2 tahun 2018 tentang Kewaspadaan dini di daerah dan Permendagri nomor 46 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah.
Tugas dan tanggung jawab kewaspadaan dini di daerah yaitu membina dan memelihara ketentraman serta ketertiban masyarakat untuk menjaga stabilitas di daerah, mengkoordinasikan perangkat daerah dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini di daerah provinsi, kabupaten kota dan kecamatan.
-Pelaksanaan kewaspadaan dini oleh masyarakat, membentuk forum kewaspadaan dini masyarakat dan ditetapkan oleh pemda. Anggota FKDM berasal dari organisasi masyarakat, tenaga pendidik, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh agama, elemen masyarakat.
“Tugas FKDM antara lain menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG. Kemudian memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan kepada tim kewaspadaan dini pemda,” tambahnya.
Khususnya kewaspadaan dini menjelang pemilu di kaltara antara lain meningkatnya isu golput di tarakan dan tana tidung. Harapannya kita semua dapat mengantisipasi segala macam ATHG di wilayah Kaltara, khususnya menyangkut terkait pemilu serentak 2024.
